FOTO : Muhammad Abadi.
JEJAKKALTENG.COM, SAMPIT – Belum adanya kejelasan seperti apa tindak lanjut proses hukum yang menjerat korperasi di Kecamatan Mentaya Hilir Utara (MHU) penyebab kebakaran, menimbulkan pertanyaan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim).
Dijelaskan Ketua Fraksi PKB, Muhammad Abadi, pada tahun 2019 lalu koorporasi tersebut oleh kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pihak kepolisian ditemukan di areal kebunnya terjadi kebakaran lahan.
“Sampai sekarang kita belum mendapat kejelasan bagimana kelanjutan proses hukumnya. Apakah sampai ke meja peradilan atau tidak. Sejauh ini saya lihat kasus karhutla yang terjadi di tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2022 ini tidak pernah terdengar proses hukumnya lebih lanjut,” ungkap Abadi.
Abadi menegaskan, KLHK dan polisi menyegel perusahaan itu karena wilayah konsesinya yang terbakar tetapi sampai detik ini belum melihat kasusnya sampai ke tangan Pengadilan.
Anggota Komisi I ini menyebutkan penegakan hukum kepada korporasi jika memang demikian maka dilakukan setengah hati. Bahkan untuk di Kalteng patut dipertanyakan.
Padahal, kata dia kebakaran hebat terjadi pada tahun 2019 lalu. Parahnya hanya banyak menyeret kepada masyarakat kecil yang kelas petani sementara pemilik lahan besar dalam wilayah izin usaha perkebunan tidak pernah sampai disidangkan.“
Menurut Abadi kasus itu jika diproses ke meja pengadilan maka seharusnya mengambil peradilan di wilayah kejadian tindak pidana.
”Locusnya di Kotim sehingga harusnya diadili di sini, tapi entah apa sudah ada yang masuk pengadilan atau tidak sejauh ini,” timpalnya..
Pertanyaan legislator ini cukup beralasan. Sebab dari sejumlah kasus kebakaran lahan di Kotim yang tercatat hingga mendapatkan keputusan hukum yang sudah inkrah tetap mayoritas adalah mereka kalangan petani dan tukang bersih lahan.(JK)
