JEJAKKALTENG.COM, Kuala Pembuang – Anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Arahman, turut menyoal kebijakan kepala daerah, yang menunjuk tenaga kesehatan (nakes) sebagai pejabat sementara (Pj) kepala desa (kades).
“Menurut saya kebijakan tersebut kurang tepat. Seperti kita ketahui di Kabupaten Seruyan saat ini, kita masih kekurungan tenaga kesetanan dan guru. Jadi dengan bertambahnya tugas sebagai Pj Kades, akan berdampak pada pelayanan kesehatan dan pendidikan di daerah, khsusnya di desa-desa,” tegas Arahman, Senin (3/4/2023).
Diungkapkan Arahman, sesuai data, saat ini Seruyan masih perlu penambahan tenaga pendidik dan nakes, yakni sebanyak 30 persen untuk guru dan untuk tenaga kesehatan sebanyak 20 persen.
“Sekarang mereka malah dilibatkan untuk memimpin roda pemerintahan di tingkat desa, padahal kondisi saat ini daerah masih kekurangan SDM untuk guru dan nakes ini. Kebijakan ini sangat kita sayangkan,” ungkap Arahman.
Lanjutnya, jika hal tersebut dibirkan berlarut, maka kebijakan yang jelas salah tersebut, akan terus meluas di desa-desa lainnya. “Bisa jadi nanti hampir terjadi dimana-mana, Pj Kades itu pasti ditunjuk dari guru atau kalau tidak dari nakes,” pungkasnya.(JK)
