JEJAKKALTENG.COM, Kasongan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk kali kedelapan. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023, dilaksanakan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Senin (27/5/2024).
LHP tersebut diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, M. Ali Asyhar dan diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Katingan Saiful, S.Pd, M.Si. Hadir pula kala itu, Sekda Kabupaten Katingan Pransang, S.Sos dan ketua DPRD Kabupaten Katingan, Marwan Susanto, S.Sos, MAP. Pada saat bersamaan, pihak BPK juga menyerahkan LHP untuk Pemkab Barito Timur, Pemkab Gunung Mas, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemkab Lamandau dan Pemkab Seruyan.
Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, M. Ali Asyhar menyampaikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada Kabupaten Katingan atas pencapaian Opini WTP. “Ini adalah bukti nyata bahwa Kabupaten Katingan mampu mengelola keuangan daerah dengan transparan dan akuntabel. Kami berharap, prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang,” tuturnya.
Tidak hanya itu, Kepala BPK juga mengapresiasi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang mencapai 84,53 persen di Kabupaten Katingan. “Ini termasuk yang cukup tinggi, dan kami ucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang sudah berusaha menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di Kabupaten Katingan sudah kuat,” ujarnya.
Sementara Pj. Bupati Katingan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam pengelolaan keuangan daerah. “Prestasi ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Mari kita terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demi kesejahteraan masyarakat Katingan,” ungkapnya.
Dengan opini WTP ini, lanjut Saiful, Kabupaten Katingan diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Selain itu, menciptakan tata kelola keuangan daerah yang bersih, akuntabel, dan transparan. “Prestasi ini juga menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja keras dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan,” imbuhnya.(JK)
